Gempur Rokok Ilegal, Sat. Pol. PP Kota Bima bersama Tim Operasi Gabungan (OPGAB) Sita Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal berbagai Merk, pada 4 Kecamatan di Kota Bima.
KOTA BIMA — Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP) Kota Bima bersama Tim Gabungan Lintas Instansi menggelar Operasi Gabungan (OPGAB) besar-besaran terhadap Peredaran Rokok Ilegal pada Sabtu, 7 November 2026. Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Perintah langsung dari Kepala Sat. Pol PP Kota Bima, Bapak ERWIN RAHADI, S.Sos, yang menginstruksikan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD), Bapak ADILANSYAH, SE, M.AP, untuk memimpin jalannya penertiban di lapangan.
Menindaklanjuti perintah tersebut, Tim Gabungan yang terdiri dari personel Sat.Pol PP Kota Bima, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Sumbawa, Kejaksaan Negeri Raba Bima, Subdenpom IX/2-2 Bima, Pos Angkatan Laut (AL) Bima, serta Satuan Reskrim Polres Bima Kota bergerak menyisir sejumlah wilayah strategis.
Operasi penertiban intensif ini difokuskan pada empat wilayah kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Mpunda
- Kecamatan Raba
- Kecamatan Rasanae Timur
- Kecamatan Rasanae Barat
Dari hasil penyisiran di sejumlah toko dan agen di empat kecamatan tersebut, petugas gabungan berhasil mengamankan sebanyak 2.740 bungkus atau setara dengan 48.768 batang rokok ilegal berbagai Merk.
Kepala Sat. Pol. PP Kota Bima, Bapak Erwin Rahadi, S.Sos, melalui Kepala Bidang PPUD, Bapak Adilansyah, SE, M.AP, menegaskan “ bahwa operasi ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan keuangan negara serta merusak tatanan pasar. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk tidak lagi menjual atau mengonsumsi produk tembakau tanpa pita cukai resmi demi mendukung penegakan hukum di wilayah Kota Bima.”
Seluruh barang bukti hasil penindakan di lapangan kini telah diserahterimakan kepada personel KPPBC Tipe Madya Pabean C Sumbawa untuk dilakukan proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Tentang Cukai.